Warga Pulau Kera akan Direlokasi Paksa, Anggota DPR RI Asal NTT Beri Tanggapan Serius
- account_circle Redaksi POSBI News
- calendar_month Selasa, 29 Apr 2025
- visibility 66
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BAJAUINDONESIA.COM: Perjuangan Perkumpulan Orang Same Bajau Indonesia (POSBI) dalam menolak rencana relokasi terhadap warga Bajau di Pulau Kera, oleh Bupati Kupang, mendapat dukungan penting dari beberapa anggota DPR RI asal NTT. Salah satunya adalah dari Anggota DPR RI Komisi IV, Fraksi PKB, Usman Husin. Dalam audiensi yang berlangsung di Kantor Parlemen Senayan, Jakarta, 29 April 2029 Ketua Umum POSBI, Erni Bajau menyampaikan pengaduan dan permohonan dukungan penolakan atas rencana pemindahan warga yang dinilai mengancam keberlangsungan hidup dan identitas budaya masyarakat Bajau di Pulau Kera.
Dalam pertemuan itu, Usman Husin menyatakan mendukung warga Pulau Kera agar tidak direlokasi.
“Relokasi bukan hanya soal pemindahan tempat tinggal, tapi juga soal hilangnya akar budaya dan sumber kehidupan. Saya menolak segala bentuk kebijakan yang tidak melibatkan dan merugikan masyarakat adat seperti warga Bajau,” tegas Usman Husen
Ketua Umum POSBI juga menegaskan bahwa masyarakat Bajau memiliki kearifan lokal yang erat dengan ekosistem laut, dan relokasi akan memutus hubungan mereka dengan tradisi serta mata pencaharian turun-temurun sebagai pelaut dan nelayan. Oleh karena itu, POSBI meminta pemerintah pusat dan daerah untuk tidak melakukan relokasi dan memberikan legalitas atas keberadaan warga Bajau di Pulau Kera agar memiliki hak-haknya sebagai masyarakat pesisir.
Erni Bajau menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh anggota DPR RI yang mendukung gerakan POSBI dalam memperjuangkan penolakan relokasi. “Kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas sikap para wakil rakyat dari NTT yang berdiri bersama kami. Ini adalah bentuk nyata perlindungan terhadap komunitas maritim yang telah lama terpinggirkan,” ungkapnya.
POSBI dan anggota Usman Husin sepakat untuk memperkuat advokasi bersama, termasuk mendorong audiensi lanjutan di tingkat kementerian dan lembaga terkait agar kebijakan pembangunan lebih berpihak kepada masyarakat adat dan pesisir.
- Penulis: Redaksi POSBI News
Saat ini belum ada komentar